PPKM Sudah Ditiadakan

Losresultados.info – Presiden Joko Widodo(Jokowi) menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) bakal diakhiri pada akhir tahun 2022. Kasus covid-19 di Indonesia belakangan memang terus menurun.

Per hari Minggu(25/12) hanya ada 538 kasus baru, kesembuhan mencapai 974 kasus, dan kematian 13 jiwa. Meski begitu, jumlah spesimen yang diperiksa ikut menurun. Tiga hari sebelumnya masih berada di 40 ribu spesimen, kini anjlok ke 20 ribu spesimen yang diperiksa. Total suspek per Minggu (25/12) mencapai 1.624.

Seiring dengan bakal berakhirnya PPKM, pemerintah juga memutuskan untuk menghentikan operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran per 31 Desember 2022. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan keputusan tersebut menjadi pertanda baik untuk Indonesia agar bisa maju kedepan.

Menurut Erick, kehadiran Wisma Atlet Kemayoran awal pandemi menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melindungi rakyat. Selain itu, ia mengatakan Wisma Atlet kemayoran mempunyai andil besar dalam keberhasilan penanganan pandemi COVID-19.

“Kita tentu masih ingat, saat awal pandemi, seluruh pihak, dari TNI, Polri, kementerian lain, BUMN, tenaga kesehatan, hingga swasta, bahu-membahu mendirikan RS khusus untuk penanganan Covid-19,” ujar Erick.

Pendirian RS Wisma Atlet Kemayoran dilakukan seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Kebutuhan akan Rumah Sakit khusus saat itu sangat mendesek sehingga Kementerian BUMN kemudian mengerahkan sejumlah perusahaan untuk mendirikan RS tersebut.

Diantaranya yakni BUMN konstruksi seperti PT Waskita Karya, Adhi Karya, PP, dan Wijaya Karya yang saling bekerja sama untuk melakukan pengerjaan dan perbaikan fisik bangunan untuk menjadi tempat isolasi yang representatif.

“Holding BUMN RS yang baru terbentuk, Indonesia Healthcare Corporation (IHC), langsung bekerja sama dengan TNI untuk menyediakan tenaga kesehatan. Lalu ada Hotel Indonesia Natour (HIN) yang mengelola manajemen dan pelayanan di Wisma Atlet,” katanya.

Secara terpisah, Mantan Koordinator RSDC Wisma Atlet Mayor Jenderal TNI (Purn.) Tugas Ratmono  mengatakan kehadiran Wisma Atlet Kemayoran tak lepas dari dukungan Kementerian BUMN, terutama penyaluran alat kesehatan dan obat-obatan.

“Jadi kalau kita lihat dari awal bagaimana membangun RSDC Wisma Atlet, bantuan alat kesehatan seperti tempat tidur dan juga obat-obatan berasal dari Kementerian BUMN,” ujar Ratmono.

Ratmono juga menyampaikan kehadiran Wisma Atlet tak lepas dari Kementerian dan Lembaga lainnya seperti Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI/Polri.

“Jadi untuk pembangunan fisik itu disiapkan oleh Kementerian PUPR. Kemudian sistem pelayanan itu antara Kemenkes dan Kesehatan TNI/Polri,” ujar Ratmono.

Ia mengungkapkan, Kementerian dan Lembaga terkait memiliki peran luar biasa dalam pembangunan awal Wisma Atlet COVID-19.

“Saya kira disitu ada peran kolaboratif yang luar biasa antara Kementerian BUMN, PUPR, BNPB dan Kementerian Kesehatan secara integratif bersama Kesehatan TNI dan Polri. Jadi saya kira itu yang terjadi saat itu sampai beberapa kurun waktu masih berjalan terus. Setelah itu, baru mulai alur untuk obat dikendalikan oleh Kementerian Kesehatan dan lainnya dikendalikan oleh BNPB,” pungkasnya.

Rawat Pasien

Sementara itu Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penanganan pasien Covid-19 akan tetap jalan terus meski nantinya pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Penanganan pasien Covid-19 akan terus berjalan selama masih ada kasus di Indonesia,” ujar Wiku.

Wiku mengungkapkan, saat ini kondisi pandemi yang semakin terkendali. Sebab, penambahan kasus Covid-19 tetap rendah dan kondisi sosial ekonomi warga meningkat.

Oleh karenanya, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan penanganan Covid-19.

“Dimohon masyarakat terus memantau seluruh kanal media pemerintah untuk update penanganan Covid-19 ke depan,” tutur Wiku.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan meski pemerintah menyebut bakal mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) pada akhir tahun ini namun disarankan setelah melewati masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023 kajian harus tetap dilakukan mencegah potensi perburukan covid-19.

“Nataru punya potensi perburukan karena lebih dari 40 juta orang bergerak yang bisa membawa virus. Ini bisa jadi masalah di tengah ancaman kondisi global. Setelah melewati Nataru ini, lakukan kajian pola pembatasan atau public health yang lain. Prinsipnya adalah terapkan 5M,” ujar Dicky.

 

Baca Juga : Indonesia Tertutup Hujan Ekstrem, Jabodetabek Diancam Badai Dahsyat